Pil Aborsi Diperbolehkan Di Jepang, Kok Bisa? Begini Aturannya

Pada awal April, kementerian kesegaran menjelaskan tengah memperhitungkan konsep untuk mewajibkan pasien tunggu hingga satu hari di tempat tinggal sakit hingga aborsi dikonfirmasi, setelah bantuan pil kedua. Ini terhitung berlaku untuk pasien rawat jalan, bersama ketentuan dikehendaki berlaku untuk kala yang tidak ditentukan setelah persetujuan untuk paket pil.

Saat ini, prosedur pembedahan, yang diperbolehkan pada step awal kehamilan, adalah hanya satu pilihan yang ada untuk aborsi di Jepang, meskipun Organisasi Kesehatan Dunia sudah menyetujui pil sebagai tidak benar satu metode yang paling aman, kutipan tersebut bisa dilihat di artikel farmasi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia terkait pil aborsi.

Persetujuan pil aborsi di Jepang bakal menandai kemajuan untuk hak reproduksi wanita, namun perbincangan mengenai harga dan persetujuan sudah membayangi ketentuan tersebut.

Faktor lainnya adalah Undang-Undang Kesehatan Ibu Jepang, yang mensyaratkan persetujuan suami-istri untuk aborsi, sebuah kebijakan yang menahan akses didalam beberapa kasus. Kementerian kesegaran menjelaskan undang-undang itu bakal berlaku untuk pil aborsi.

Pengecualian pada kebijakan persetujuan diberikan untuk situasi di mana pasangan tidak diketahui atau tidak sanggup mengutarakan niatnya.

Meskipun persetujuan pasangan tidak diperlukan secara hukum untuk wanita yang belum menikah, banyak dokter butuh persetujuan pria dikarenakan kurangnya pemahaman dan kekhawatiran bakal konsekuensi hukum.

Undang-Undang Dari Kementerian Terkain Persetujuan Pembelian Pil Aborsi

Undang-undang tidak memasukkan ketentuan untuk ibu yang tidak menikah. Namun, kementerian kesegaran menjelaskan persetujuan pasangan tidak diperlukan untuk wanita yang belum menikah atau mereka yang dihamili melalui pemerkosaan.

Panel kementerian kesehatan Jepang menyetujui pil aborsi pertama di negara itu, yang akan memberikan alternatif prosedur di tengah seruan untuk kemajuan dalam hak reproduksi wanita dan kesetaraan gender.
Dilaporkan The Japan Times, Kumi Tsukahara, direktur Lembaga Literasi Hak Kesehatan Reproduksi, mengatakan keputusan pelegalan pil aborsi menjadi hal positif karena menyoroti masalah kesetaraan gender, tetapi dia memperingatkan bahwa obat itu mungkin tidak dapat diakses oleh beberapa orang.

Sementara itu Dewan Urusan Farmasi membahas apakah akan menyetujui pembuatan dan penjualan obat tersebut. Paket pil, untuk diberikan di institusi medis, terdiri dari dua jenis obat, mifepristone dan misoprostol, dan dimaksudkan untuk dikonsumsi secara oral dalam sembilan minggu pertama kehamilan.

Pemerintah juga akan bekerja untuk membuat pedoman bagi dokter dan menawarkan informasi publik tentang obat tersebut.

Tsukahara mengatakan pemerintah harus membuat sistem terpisah untuk melatih praktisi medis tentang cara berkomunikasi tentang aborsi tanpa stigma serta untuk menilai risikonya.

“Penting bagi mereka untuk membantu pasien memahami apa yang aman dan apa yang tidak, memungkinkan mereka membuat keputusan sendiri,” kata Tsukahara.